Dpr Rapat Dengan Bmkg
Rapat Kerja BMKG dan BNPP/Basarnas Bersama dengan Komisi V DPR RI
Jakarta - Rabu (8/11) Komisi V DPR -RI mengundang para mitra kerjanya BMKG dan BNPP/Basarnas untuk mengikuti Rapat Dengar Pendapat dengan beberapa agenda pembahasan yakni;
Kegiatan Rapat dipimpin Ketua Komisi V DPR RI Lasarus, diikuti oleh beberapa anggota fraksi dan terbuka untuk umum. Di awal sambutannya Lasarus mengucapkan selamat datang bergabung dengan Komisi V DPR RI untuk Kepala BNPP/Basarnas yang baru.
Diawali dengan paparan dari Kepala BMKGProf. Dwikorita Karnawati, M.Sc, P.hD yang menjelaskan bahwa saat ini fenomena iklim global semakin kompleks sehingga berdampak terhadap iklim lokal dan regional di Indonesia, oleh karena itu rekomendasi dari BMKG sebagai berikut:
Di akhir paparannya Dwikorita berharap seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 dapat berdampak pada masyarakat Indonesia.
Komisi V DPR melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Basarnas dan BMKG hari ini. Adapun rapat tersebut membahas soal evaluasi APBN tahun anggaran 2023, hasil pemeriksaan BPK hingga bencana di Indonesia.
Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Muhammad Iqbal, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta (14/3/2024). Iqbal meminta penjelasan mengenai fenomena hujan ekstrem yang terjadi belakangan.
"Adanya fenomena meningkatnya curah hujan ekstrem yang mengakibatkan terjadinya bencana alam di berbagai daerah seperti banjir, tanah longsor yang perlu ditindaklanjuti oleh BMKG dan Basarnas," kata Iqbal dalam rapat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adapun rapat Komisi V kali ini dihadiri langsung oleh Kepala Basarnas Marsdya TNI Kusworo dan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati.
Iqbal mendorong BMKG untuk lebih gencar dan memperluas penyebaran informasi kepada masyarakat. BMKG juga perlu selaku berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda).
"Yang kedua perlunya BMKG untuk lebih memperluas penyebaran informasi cuaca kepada masyarakat, pemerintah daerah dan stakeholder secara tepat, akurat dan mudah untuk dipahami," katanya.
Iqbal berharap Basarnas mampu mempercepat evakuasi terhadap korban bencana. Ia menyoroti sejumlah peristiwa bencana alam yang baru-baru ini terjadi.
"Basarnas agar lebih meningkatkan koordinasi dengan pemda untuk mempercepat evakuasi kecelakaan dan bencana alam karena kita tahu ini, Bapak Kepala, akhir-akhir ini banyak terjadi bencana di beberapa provinsi yang ada di Indonesia," katanya.
Sekretaris Utama BMKG Dwi Budi Sutrisno. Foto: Website BMKG
Jakarta: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) meminta tambahan anggaran Rp1,2 triliun untuk 2025. Penambahan anggaran ini akan digunakan untuk perubahan organisasi sebesar Rp723 miliar, mempertahankan operasional harian sebesar Rp241 miliar, dan kegiatan inovatif sebesar Rp288 miliar. "Penambahan anggaran ini untuk penambahan unit kerja eselon 1 yang baru maupun unit kerja eselon 2, terutama untuk adanya kedeputian modifikasi cuaca," kata Sekretaris Utama BMKG Dwi Budi Sutrisno dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V, Senin, 9 September 2024. Pagu kebutuhan yang diusulkan BMKG untuk Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp4 triliun. Sedangkan, pagu anggaran yang diterima ialah Rp2,8 triliun. Adapun penambahan unit kerja di BMKG sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika dan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, terdapat penambahan satu eselon 1, yakni Kedeputian Bidang Modifikasi Cuaca, dan empat unit kerja eselon 2. Program lainnya yang membutuhkan sokongan dana pada 2025 ialah penyadartahuan masyarakat di tingkat tapak, seperti sekolah iklim. Menurut Dwi, penyelenggaraan sekolah iklim di daerah masih sangat fluktuatif setiap tahunnya. Padahal, manfaat yang diterima oleh petani dari adanya program itu sangat luar biasa. "Oleh karena itu harapan kami ada tambahan anggaran sehingga jumlah peserta dan jumlah kegiatan bisa meningkat di tahun 2025," kata Dwi.
Dia menargetkan ada 55 lokasi sekolah iklim di 28 provinsi, 29 UPT, dan melibatkan 1630 peserta pada 2025. Selanjutnya, sekolah lapang gempa.
Dia mengatakan dalam beberapa tahun terakhir, program itu mengalami penurunan. Dwi berharap ada tambahan anggaran, sehinngga bisa menambah kegiatan dan jumlah peserta.
Ditargetkan ada 30.838 peserta yang telah mengikuti sekolah lapang gempa di 15 lokasi antara rentang 2016-2025. Antara lain di Aceh, Sumatra Barat, Jawa Barat, dan Jawa Timur.
Program lainnya ialah sekolah lapang nelayan. Pada tiga tahun terakhir mengalami penurunan karena anggaran terbatas. "Harapannya agar ada tambahan anggaran. Selama periode 2016-2025 sekitar 21.986 peserta mengikutu sekolah lapang cuaca nelayan di 55 lokasi di Indonesia," ujar Dwi.
Jakarta - Rapat Konsultasi Pemerintah dengan DPR-RI berlangsung di Gedung Nusantara IV DPR-RI, Senin (6/4/2015). Presiden didampingi oleh 3 Menko, Mendagri, Kepala Bapenas bertemu dengan DPR-RI yang diwakili antara lain oleh Ketua DPR Setya Novanto, Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Para Pimpinan Komisi.
Dalam rapat tersebut ada beberapa agenda yang dibahas yaitu mengenai pencalonan Kapolri dan Implementasi Pelaksanaan APBNP 2015.
"Tadi ditanyakan dua hal tentang pengangkatan Kapolri dan yang kedua mengenai implementasi pelaksanaan APBNP”ujar Presiden Joko Widodo.
Sehubungan dengan Kapolri, Presiden sudah menjelaskan melalui surat resmi kepada ketua DPR-RI pada tanggal 18 Februari 2015. Presiden ingin pencalonan Kapolri ini tidak menimbulkan perdebatan di masyarakat, selain itu alasan sosiologis dan yuridis menjadi pertimbangan utama pencalonan nama Kapolri yang baru.
Di samping itu, Rapat Konsultasi ini membahas implementasi pelaksaan APBNP 2015. Presiden menyatakan pelaksanaan APBNP 2015 lebik baik dibanding APBN 2014, Hal itu terlihat dari angka penyerapan anggarannya yang lebih besar.
“Berdasarkan data penyerapan tahun lalu 1 Januari sampai 31 Maret sebesar 15,6 (persen), tahun ini 18,5 (persen) artinya pelaksanaannya sudah berjalan dan kami ingin pelaksanaannya lebih dipercepat lagi”ujar Presiden Joko Widodo menutup pembicaraan.
Humas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Email: [email protected] Twitter: @perekonomianRI Website: www.ekon.go.id
BALEG DPR RI (RAPAT PLENO) RAPAT KOORDINASI DENGAN PIMPINAN KOMISI
Ketua DPR Agung Laksono menjelaskan, General Assembly tersebut akan dibuka oleh Presiden dan bakal dihadiri oleh 1400 peserta dari parlemen sedunia yang berasal dari 148 negara. Juga 7 organisasi parlemen regional seperti Uni Eropa, Asia Pasifik, dan IBO. "Di dalam General Assembly tersebut akan dibahas isu-su dunia, antara lain, global climate change, upaya mengurangi kemiskinan, termasuk di dalamnya upaya-upaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan," kata Agung dalam konferensi pers usai rapat dengan Presiden.
Agung menambahkan, dalam rapat konsultasi dengan Presiden SBY juga dibahas mengenai percepatan draft undang-undang paket di bidang politik, antara lain UU Susunan dan Kedudukan MPR/DPR/DPD, UU Pemilu, UU Parpol, UU Pemilihan Presiden. "Kami berharap undang-undang ini dapat diperbaiki agar bisa menghadirkan hukum yang berdasarkan demokrasi dan mengacu kepada kepentingan nasional yang jauh lebih baik," uajrnya. Ia berharap dalam waktu dekat ini paket RUU tersebut sudah bisa disampaikan kepada DPR untuk ditindaklanjuti.
Pertemuan juga menyinggung mengenai kepedulian DPR/DPD tentang penyerapan dana APBN yang diberikan ke daerah. "Ternyata di tingkat daerah seringkali ada stuck, terutama dalam hubungan antara DPRD dengan pemerintah daerah, sehingga memperlambat proses pembangunan daerah," tutur Agung yang dalam konferensi persnya didampingi oleh Ginandjar Kartasasmita.
Ginandjar Kartasasmita dalam pertemuan tersebut menyampaikan perkembangan prakarsa amandemen UUD 1945. "Yang intinya untuk memperkuat sistem ketatanegaraan, sistem perwakilan, dan sistem demokrasi kita," kata Ketua DPD.
Selain itu, didiskusikan juga mengenai kasus IPDN dan Lapindo. "Presiden memberikan penjelasan mengenai latar belakang kebijakan pemerintah yang terdiri dari 6 butir tersebut. Presiden mengatakan bahwa ia sudah membentuk tim pengkajian yang dipimpin oleh Prof. Ryaas Rasyid untuk membahas bagaimana IPDN ke depannya," ujar Ginandjar yang mengingatkan kepada Presiden bahwa semua yang akan dilakukan harus sesuai dengan UU Susdiknas Nomor 20 Tahun 2003.
Ketua DPR dan Ketua DPD menyarankan kepada SBY bahwa sebaiknya IPDN dibubarkan atau diganti sistemnya. "Tidak perlu lagi ada akademi untuk calon camat, seperti tidak ada akademi untuk jaksa atau hakim. Tetapi semua calon tersebut diambil dari para sarjana dari perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Mereka akan diberi pelatihan setahun untuk memberikan pengetahuan kepamongprajaan, pengetahuan mengenai pemerintah, dan lain sebagainya," jelas Ketua DPD kepada para wartawan.
http://www.presidensby.info/index.php/fokus/2007/04/13/1724.html
